POLEMIK REKLAMASI, IBARAT DUA SISI MATA UANG

 

Reklamasi untuk mengatasi kebutuhan lahan, masih menjadi polemik. Kebutuhan atau permintaan terhadap area lahan (tanah) semakin meningkat, sedangkan ketersediaan lahan semakin terbatas. Untuk memenuhi kebutuhan lahan yang terus meningkat, dihadapkan pada 2 (dua) pilihan, yaitu mengembangkan kota di dalam perut bumi (membangun vertikal ke bawah) atau dengan jalan reklamasi. Dengan mempertimbangkan kendala dan tantangan, reklamasi dinilai sebagai solusi yang tepat untuk mengatasi keterbatasan lahan.

 

Istilah reklamasi merupakan kata serapan dari bahasa Inggris “reclamation” yang berasal dari kata kerja“reclaim” yang berarti mengambil kembali. Penekanannya pada kata “kembali”, yang berasal dari kosa kata dalam bahasa Inggris “to reclaim” artinya memperbaiki sesuatu yang rusak. Definisi reklamasi, tecantum dalam Pasal 1 angka 23 UU No. 1 Tahun 2014 tentang Perubahan atas UU No. 27 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-pulau Kecil. Reklamasi merupakan kegiatan yang dilakukan oleh setiap orang dalam rangka meningkatkan manfaat sumber daya lahan, ditinjau dari sudut lingkungan dan sosial ekonomi dengan cara pengurugan, pengeringan lahan, atau drainase.

 

Sesuai dengan definisinya, tujuan utama reklamasi adalah membuat kawasan berair yang rusak atau belum termanfaatkan menjadi suatu kawasan baru yang lebih baik dan bermanfaat. Kawasan baru tersebut dapat dimanfaatkan untuk permukiman, perindustrian, bisnis dan pertokoan, pelabuhan udara, perkotaan, pertanian, jalur transportasi alternatif, reservoir air tawar di pinggir pantai, kawasan pengelolaan limbah dan lingkungan terpadu, kawasan wisata terpadu, dan tanggul perlindungan daratan lama dari ancaman abrasi.

 

Reklamasi di Indonesia

Terdapat 37 titik lokasi reklamasi yang tersebar di Indonesia. Tujuh belas lokasi dalam proses melaksanakan reklamasi, sedangkan dua puluh lokasi masih dalam tahap melengkapi dokumen untuk mendapat izin reklamasi. Sejumlah aksi penolakan terkait pembangunan reklamasi, terus bergema di sejumlah wilayah di Indonesia, seperti yang terjadi di Teluk Benoa, Pantai Utara Jakarta, Teluk Palu, dan Pantai Losari.

 

Penolakan rencana reklamasi di Teluk Benoa berkaitan erat dengan nilai-nilai agama, sosial, dan budaya, yakni pemanfaatan kawasan reklamasi yang tidak sesuai dengan falsafah sosio religi masyarakat Bali, yaitu Tri Hita Karana (tiga penyebab terciptanya kebahagiaan). Reklamasi Pantai Utara Jakarta juga menuai polemik dan ditindaklanjuti oleh Gubernur DKI Jakarta pada tanggal 28 September 2018 yang mencabut tiga belas izin pulau reklamasi.

 

Dampak Negatif dan Positif Reklamasi

Reklamasi merupakan proyek yang kompleks dan membutuhkan keseriusan serta sinergi dari para ahli di berbagai bidang. Tanpa persiapan yang matang, daerah reklamasi rawan terkena dampak negatif atau kerugian reklamasi. Dampak reklamasi mempunyai sifat jangka pendek dan jangka panjang yang dipengaruhi oleh kondisi ekosistem dan masyarakat di sekitar. Dampak fisik reklamasi, meliputi perubahan hidro-oseanografi, erosi pantai, sedimentasi, peningkatan kekeruhan, pencemaran laut, perubahan rezim air tanah, peningkatan potensi banjir, dan penggenangan di wilayah pesisir. Dampak biologis berupa terganggunya ekosistem mangrove, terumbu karang, padang lamun, estuaria, dan penurunan keanekaragaman hayati. Sebagai contoh, dampak negatif reklamasi terhadap biota perairan dapat dilihat pada tabel 1.

Keterangan:

  • Kepiting dan ikan: sedikit (½ timba/2,5 kg), sedang (1,5 timba/7,5 kg), dan banyak (≥ 2 timba/ ≥ 10 kg).
  • Terumbu karang: sedikit (≤ 1 ha), sedang (1-2 ha), dan banyak (≥ 2 ha).

Di samping itu, reklamasi pantai juga berdampak pada aspek sosial ekonomi masyarakat, di mana kegiatan masyarakat di wilayah pantai sebagian besar adalah petani tambak, nelayan, dan buruh, sehingga dengan adanya reklamasi akan mempengaruhi hasil tangkapan dan berimbas pada penurunan tingkat pendapatan. Sebagai contoh, dampak negatif reklamasi bagi perekonomian nelayan dapat dilihat dalam tabel 2.

Tidak dapat dipungkiri bahwa reklamasi bukan saja memberikan dampak negatif, namun juga membawa dampak positif bagi wilayah tersebut. Secara umum dampak positif dari kegiatan reklamasi sesuai dengan tujuan diadakannya reklamasi, yaitu menghidupkan kembali transportasi air, membuka peluang pembangunan wilayah pesisir, meningkatkan pariwisata bahari, serta meningkatkan pendapatan daerah.

 

Dari sudut pandang ekonomi, reklamasi dipandang sebagai suatu prospek yang sangat menggiurkan. Data Travel & Tourism Council tahun 2014 menyebutkan bahwa pariwisata Singapura telah menciptakan 303.000 lapangan pekerjaan.  Pada rentang tahun 1980-1985 (sebelum Marina Bay dibangun di lahan reklamasi) jumlah wisatawan di Singapura hanya berkisar 2-3 juta orang per tahun. Setelah 30 tahun dimulainya pengembangan proyek pariwisata di lahan reklamasi, jumlah turis mencapai 15 juta orang dan memperoleh pendapatan lebih dari 20 miliar SGD setiap tahunnya.

Grafik 1.
Kunjungan Wisatawan di Negara Singapura


Sumber: Bareska, 2016.

 

Lima Negara yang Sukses Melakukan Reklamasi

Di tengah pro dan kontra reklamasi, ada baiknya menilik lima negara yang sukses melakukan reklamasi. Pertama, Republik Singapura telah memperluas wilayahnya seluas 710 km2 dengan reklamasi. Perluasan wilayah tersebut dilakukan sesuai dengan concept plan pada tahun 2001. Tujuannya adalah untuk menambah kawasan perumahan, industri, dan rekreasi. Kedua, Dubai dalam proyek Palm Islands yang terletak di lepas pantai Uni Emirat Arab – Teluk Persia. Kepulauan ini merupakan  pulau reklamasi buatan terbesar di dunia, meliputi Palm Jumeirah, Palm Jebel Ali, dan Palm Deira. Setiap pulau berbentuk pohon palem, diatapi sebuah sabit, dan memiliki fasilitas penghunian dan pusat hiburan.

 

Kemudian yang ketiga, Republik Korea (Korea Selatan) telah beberapa kali melakukan reklamasi pantai. Proyek reklamasi yang paling terkenal adalah Song Do International Business District, yang terletak di pantai Barat Semenanjung Korea, di tepi sebelah Timur Laut Kuning, seluas 38.000 ha. Reklamasi tersebut terbagi menjadi tiga zona, yakni resort, Bandara Internasional Incheon, dan kawasan industri. Keberhasilan proyek ini terlihat dari Bandara Internasional Incheon, yang menjadi salah satu terbesar di Asia.

 

Lalu keempat, Jepang pada tahun 1987 melakukan reklamasi di Kansai, Kyoto, seluas ±10 km2 (panjang 4 km dan lebar 2,5 km). Sebenarnya, kawasan ini memiliki potensi gempa dan serangan badai (thypoons). Namun, para ahli berusaha meminimalkan dampak dengan melakukan rekayasa teknologi. Bandara Kansai International Airport diresmikan tanggal 4 September 1994 merupakan bandara pertama di Jepang yang dibangun di tengah laut dalam bentuk seperti pulau buatan. Dan kelima, Republik Rakyat Tiongkok mereklamasi sebuah kawasan di Pantai Timur Beijing seluas 2.000 ha di Cao Fe Dian sebagai pengganti lokasi Kawasan Industri di Beijing.

 

Berkaca dari keberhasilan negara-negara lain dalam proyek reklamasi dipengaruhi oleh tingkat partisipasi atau keikutsertaan masyarakat yang tinggi. Keterlibatan seluruh pihak, baik pemerintah, swasta, maupun masyarakat menjadi faktor pendukung terlaksananya reklamasi.  Merupakan suatu tantangan terberat untuk mengubah persepsi sebagian besar masyarakat Indonesia yang menyimpulkan bahwa reklamasi hanya memberikan dampak negatif. Penting untuk diingat bahwa reklamasi ibarat dua sisi mata uang yang memiliki sisi positif dan sisi negatif dalam pelaksanaannya.            Di samping dampak negatif yang perlu dikendalikan, reklamasi juga memberikan dampak positif, karena pada hakikatnya tujuan pembangunan reklamasi untuk meningkatkan kesejahteraan dan kemakmuran masyarakat Indonesia.

 

 

Arfin, Pegawai BPPK Kementerian Keuangan Republik Indonesia

Keterangan: Artikel ini adalah pendapat pribadi dan tidak mewakili instansi tempat penulis bekerja

News

JASA PEMBUATAN WEBSITE & SOFTWARE