Potensi Risiko di Balik Penangguhan Proyek Infrastruktur

 

Penghentian sementara pembangunan proyek LRT Jabodebek untuk mengurangi tingkat kemacetan di tol Cikampek beberapa waktu yang lalu menjadi berita hangat di beberapa media massa nasional. Meskipun Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi kemudian mengklarifikasi bahwa proyek tersebut tidak dihentikan, tetapi pengerjaannya dilakukan secara bergantian dengan proyek lainnya, yaitu proyek tol layang dan kereta api cepat Jakarta-Bandung, namun berita penghentian sementara pembangunan proyek LRT Jabodebek itu mengingatkan kita pada penangguhan pelaksanaan proyek infrastruktur di tahun 1997.

 

Penangguhan Tahun 1997

Pada tahun 1997, pemerintah mengeluarkan kebijakan untuk menangguhkan pelaksanaan 75 proyek infrastruktur melalui Keppres No.39/1997, termasuk beberapa proyek ketenagalistrikan seperti PLTP Karaha Bodas dan PLTP Dieng-Patuha. Akibat penangguhan tersebut, pemerintah, Pertamina, dan PLN dituntut oleh investor di pengadilan arbitrase, dan dinyatakan harus membayar ganti rugi kepada investor swasta dalam jumlah yang sangat besar.

 

Pemerintah ikut menjadi pihak yang dituntut karena penangguhan proyek tersebut adalah kebijakan pemerintah. Terlebih lagi, pemerintah menerbitkan dukungan dalam bentuk comfort letter pada proyek PLTP Karaha Bodas dan PLTP Dieng-Patuha. Dalam pengadilan arbitrase, comfort letter tersebut dianggap sebagai jaminan pemerintah.

 

Jaminan Pemerintah

Jaminan pemerintah pada proyek infrastruktur merupakan jaminan yang diberikan oleh pemerintah untuk menanggung sebagian risiko proyek infrastruktur. Penjaminan risiko didasarkan pada prinsip alokasi risiko dimana pihak yang menanggung risiko adalah pihak yang paling mampu dalam mengendalikan risiko. Risiko yang dijamin diantaranya adalah risiko investasi yang disebabkan karena risiko politik, yaitu risiko yang salah satunya disebabkan oleh perubahan peraturan atau kebijakan pemerintah.

 

Jaminan pemerintah diberikan oleh Menteri Keuangan untuk meningkatkan kelayakan proyek. Dengan adanya jaminan, diharapkan dapat mendorong partisipasi investor swasta dalam pembangunan infrastruktur di Indonesia. Peran investor swasta dalam pembangunan infrastruktur sangat penting, karena adanya keterbatasan anggaran, sehingga tidak semua pembangunan infrastruktur dapat dibiayai dari APBN.

 

Risiko bagi Pemerintah

Jaminan pemerintah berpotensi menambah beban keuangan negara dan menimbulkan terjadinya risiko fiskal. Hal ini karena karakteristik dari penjaminan yang sulit diprediksi, baik waktu kapan terjadinya klaim maupun berapa nilai klaim yang akan terjadi.

 

Selain karena sulit diprediksi, jaminan pemerintah pada proyek infrastruktur juga berisiko karena nilainya yang sangat besar. Berdasarkan data Ditjen Pengelolaan Pembiayaan dan Risiko, Kementerian Keuangan, nilai penjaminan pemerintah saat ini adalah sebesar Rp455,5 Triliun. Untuk itu, pemerintah perlu melakukan langkah-langkah mitigasi risiko dalam mencegah timbulnya klaim penjaminan. Melalui pengelolaan penjaminan yang hati-hati, layanan infrastruktur dapat dibangun tanpa harus dibiayai dengan dana yang besar dari APBN.

 

Nilai penjaminan sebesar Rp455,5 Triliun tersebut antara lain berasal dari penjaminan pada proyek percepatan pembangunan pembangkit listrik 10.000 MW tahap 1 dan tahap 2, percepatan penyediaan air minum, percepatan pembangunan jalan tol di Sumatera, proyek penyelenggaraan LRT Jabodetabek, dan penjaminan atas penugasan penyediaan infrastruktur daerah kepada BUMN.

 

Risiko Politik

Kemungkinan terjadinya risiko politik berupa perubahan peraturan/kebijakan pada proyek infrastruktur cukup tinggi. Hal ini mengingat pembangunan infrastruktur melibatkan banyak instansi pemerintah, baik Pemerintah Pusat maupun Pemerintah Daerah. Masing-masing instansi pemerintah memiliki kewenangan mengeluarkan peraturan atau kebijakan yang dapat mempengaruhi kelangsungan proyek infrastruktur, seperti kebijakan terkait perijinan, tata ruang, pengelolaan lingkungan, pendanaan, serta kebijakan yang terkait dengan pelaksanaan proyek.

 

Kebijakan pemerintah untuk menangguhkan sementara pembangunan proyek LRT di Cikampek, serta wacana pembatalan proyek infrastruktur yang ada dalam daftar proyek strategis nasional akibat pelemahan nilai tukar rupiah beberapa waktu yang lalu, merupakan contoh nyata tingginya risiko politik yang selalu membayangi proyek infrastruktur.

 

Risiko politik semakin besar ketika ada pergantian kepala pemerintahan dari rezim politik yang berbeda. Hal ini karena pergantian kepala pemerintahan biasanya akan diikuti dengan perubahan kebijakan. Oleh karena itu, diperlukan komitmen dari setiap kepala pemerintahan yang baru untuk menjaga kelangsungan proyek infrastruktur.

 

Apa yang terjadi pada PLTP Karaha Bodas dan PLTP Dieng-Patuha hendaknya menjadi pelajaran bagi pemerintah dalam membuat kebijakan yang terkait dengan kelangsungan proyek infrastruktur. Seluruh kebijakan yang diambil hendaknya diputuskan secara hati-hati. Terlebih lagi, saat ini banyak proyek infrastruktur yang memperoleh jaminan dari pemerintah.

 

Koordinasi dan sinergi antar instansi pemerintah harus ditingkatkan untuk mencegah timbulnya risiko pada proyek infrastruktur. Terutama koordinasi dengan Kementerian Keuangan selaku unit yang mengelola jaminan pemerintah. Jangan sampai pemerintah rugi karena kebijakan yang dibuat sendiri.

 

 

Muhammad Kamaluddin S, Pemerhati kebijakan publik, pegawai Kementerian Keuangan
Tulisan ini merupakan pendapat pribadi penulis, tidak mewakili instansi tempat penulis bekerja.

 

Tag: infrastruktur, risiko politik, jaminan pemerintah

News

JASA PEMBUATAN WEBSITE & SOFTWARE